Terbukti memberi manfaat yang besar untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kampanye menanam yang didukung dengan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) mendapat dukungan kuat. Termasuk dukungan secara politik dari Senayan.

DPR berharap bibit yang dikelola kelompok tani dimanfaatkan seoptimal mungkin, karena anakan kayu tersebut kelak akan bernilai ekonomi tinggi dan memiliki andil terhadap kelestarian lingkungan.

“Bibit dari kegiatan KBR tidak boleh diperjualbelikan karena diperuntukkan bagi anggota kelompok tani dan warga yang membutuhkan,” kata Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuziy, ketika menginspeksi KBR, yang dikerjakan kelompok tani di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudohusodo mengatakan, anggota kelompok tani dan masyarakat harus memanfaatkan sebaik-baiknya bibit bantuan dari pemerintah. “Kita semua bergembira kalau persentase anakan kayu yang dibibitkan hari ini tumbuh dan selamat menjadi pohon produktif yang bernilai ekonomi dan mendukung kelestarian lingkungan,” kata Siswono.

Dia menegaskan, program penghijauan dan upaya mendorong pembangunan hutan rakyat adalah program yang luar biasa. Itu sebabnya, dia setuju jika langkah-langkah untuk memperluas hutan rakyat hingga bisa melebihi hutan negara terus dilakukan. Dia menyebut, apa yang terjadi di Jawa, di mana hutan rakyat bisa berkembang secara positif, bisa dijadikan contoh. “Penyebaran bibit melalui KBR ini saya dukung. Pelibatan masyarakat ini penting. Tapi tolong diberi bimbingan, karena tidak semuanya terampil dan tahu mengelola bibit tersebut,” katanya mengingatkan.

Siswono juga meminta agar dalam melaksanakan kegiatan penanaman tidak melupakan kawasan mangrove. Oleh sebab itu, dia meminta agar kawasan pantai utara Jawa bisa mendapat perhatian. Di kawasan tersebut, kata Siswono, telah terjadi degradasi hutan mangrove yang berdampak kepada turunnya penghasilan para petambak udang.

Multimanfaat

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR lainnya, Hermanto menyatakan, program KBR harus mampu mendukung Gerakan Satu Miliar Pohon yang telah diluncurkan Kemenhut. Gerakan Tanam Satu Miliar Pohon merupakan salah satu hal yang dapat disumbangkan Indonesia ke dunia internasional dalam upaya mengatasi pemanasan global.

Dia menilai, KBR memiliki multimanfaat, baik secara ekonomi, lingkungan dan kemasyarakatan, sehingga  diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi untuk kelestarian lingkungan.

“KBR merupakan program yang diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dalam hal pembibitan dengan tujuan multifungsi, antara lain penyedia bibit tanaman kayu dan non kayu, reboisasi, sekaligus juga sebagai penyedia oksigen (O2) dan bisa juga sebagai penyerap racun udara yang terkontaminasi. Di samping itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Hermanto.

Hanya saja, jelas Anggota DPR Dapil Sumbar ini, pemerintah perlu meningkatkan dukungannya terhadap program KBR terkait dengan pemeliharaan. “Kita ketahui dari pembibitan hingga masa panen, baik kayu dan non kayu, ada fase pemeliharaan. Untuk memastikan keberlanjutannya, maka pemerintah perlu memberikan insentif kepada kelompok tani yang telah sungguh-sungguh menjalankan KBR ini. Sehingga tujuan multifungsi keberadaan KBR ini bisa tercapai,” tambah Hermanto.

Dukungan program KBR secara jangka pendek, menengah dan panjang akan menjadi sarana penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan penanaman, bahkan bisa menjadi sentra pembelajaran bagi masyarakat di dalam memperoleh pengetahuan tentang kehutanan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.24//Menhut-II/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaran Kebun Bibit Rakyat bahwa Kebun Bibit Rakyat merupakan fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang prosesnya dibuat secara swakelola oleh kelompok tani.

Bibit hasil KBR digunakan untuk merehabilitasi dan menanam di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif di wilayahnya. “Di samping itu, KBR juga dipakai sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya risiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi hutan dan lahan serta sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan persemaian, penanaman dengan menggunakan benih/bibit yang berkualitas”, pungkas Hermanto. AI

Kemenhut Minta DPR Mengawasi

Mendapat dukungan dari wakil rakyat jelas memperteguh langkah Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan rehabilitasi lahan kritis. Maklum, merehabilitasi lahan kritis di seluruh Indonesia yang mencapai sekitar 13 juta hektare (ha) jelas bukan perkara ringan.

Tak heran, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pun meminta agar DPR tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja jajaran Kemenhut. “Ini menjadi tugas berat merehabilitasi hutan. Ada seratusan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang menjadi prioritas,” kata Menhut.

Dia menambahkan, agar program KBR dan kegiatan rehabilitasi lahan kritis bisa sukses, “maka kami minta pengawasan Komisi IV di lapangan. Saya mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang sudah dilakukan. Dengan jaringan DPR yang luas, saya harap adanya kerja sama  yang dilaksanakan bisa terus dilanjutkan,” katanya. AI

masalah

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID, AMURANG -  Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Minahasa Selatan, Decky Rumintjap kembali menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim, Polres Minahasa Selatan, Senin (16/1/2012).

Dekcy diperiksa masih sebagai saksi terkait kasus turus jalan tahun 2010 dan kebun bibit rakyat tahun 2010, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 200 juta."Kadishut menjalani pemeriksaan tambahan, diperiksa masih sebagai saksi," ujar Kapolres Minsel AKBP Sumitro melalui Kepala Sat Reskrim AKP Yana Supriyatna.

Kejelasan siapa yang bertanggungjawab terhadap kasus tersebut atau tersangka, baru akan ditetapkan setelah pemeriksaan tambahan rampung dilakukan.
"Tersangkanya nanti ditentukan, mungkin dua minggu depan," ujarnya.

Kadishut menjalani pemeriksaan tambahan di ruangan unit Tipikor Reskrim Polres Minsel, oleh seorang penyidik tipikor. Saat diperiksa Kadishut terlihat santai dan menggunakan pakaian dinas harian berwarna hijau.

Nampak juga beberapa barang berupa kuitansi di atas meja penyidik, dan buku yang digunakan oleh Kadishut dalam menjelaskan setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik."Saya hanya menjalani pemeriksaan tambahan, dan memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh Polres Minsel," kata Kadis Kehutanan Decky Rumintjap.

Dugaan kasus korupsi tersebut, telah digelar oleh Polres Minsel, bersamaan dengan digelarnya kasus dugaan korupsi di Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) tahun 2011, namun kasus di Dishut masih perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. (amg)

Bergabunglah dengan Tribun Manado Sharing Community untuk update berita Sulawesi Utara dan berbagi informasi kegiatan komunitas Anda. 

Follow twitter kami di @Tribun_Manado untuk mengakses berita melalui twitter.

Download Tribun Manado Blackberry Launcher untuk memudahkan anda mengakses berita melalui perangkat blackberry.

Penulis : Alpen_Martinus

Editor : Robertus_Rimawan

Masalah KBR

Polres Mulai Periksa Kasus KBR Dishut Minsel

Posted by apeMinselRabu, 5 Oktober 2011 17:45

AMURANG –Mapolres Minsel mulai menyelidiki kasus Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2010 Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Minahasa Selatan. Pasalnya, KBR Dishut Minsel kini berbau terjadi penyalahgunaan. Dan kini, penyidik Tipikor Polres Minsel sudah memeriksa 8 staf Dishut Minsel sebagai saksi untuk dimintai keterangan.

“Benar kami baru melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan KBR dinas tersebut. Dan sudah delapan staaf  Dinas Kehutanan Minsel yang diambil keterangan,” ujar Kapolres Minsel AKBP Surya Kumara, melalui Kasat Reskrim AKP Yana Supriyatna, kepada beritamanado, Rabu (5/10) di ruang kerjanya.

Menguaknya kasus ini atas laporan masyarakat yang menduga program Kebun Bibit Rakyat (KBR) sarat penyimpangan. Atas laporan tersebut Polres Minsel langsung melakukan penyelidikan. Dan bukan itu saja, pihaknya langsung memanggil sejumlah staf.

“Di dinas yang sama juga sedang dilakukan penyelidikan soal turus jalan,” ungkap Yana.

Kepala Dinas Kehutanan Minsel, Recky R Rumintjap, SE ketika dikonfirmasi mengakui dirinya sudah sudah menerima pemberitahuan dari pihak penyidik kepolisian Minsel. “Saya siap memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Bagi saya itu tidak masalah, jika dilihat fiktif itu tidak benar, sebab pohon saja sudah kelihatan dari perbatasan Senduk dan Lansot,” ungkapnya via telepon.

Lanjutnya meyakini, mencurigai ada staf di kantornya yang merasa iri sehingga melaporkan hal ini. Dijelaskan Rumintjap, soal penyelidikan kasus KBR, pada dasarnya dirinya siap diambil keterangan pihak kepolisian. “Dan perlu diketahui, satu hektar butuh 1000 pohon sengon dan bibitnya diambil dari KBR. Tetapi kami kawal sampai lima tahun kedepan. Sedangkan proyek turus jalan tersebut, adalah proyek tahun 2011 yang dimulai penanaman sejak November 2010. Kami sengaja menanam sejak November tahun 2010. Karena saat itu musim hujan sehingga bisa tumbuh bagus,” tambahnya.

“Lihat saja sekarang bibit pohon Rambesi dan Mahoni sudah kelihatan rindang di sepanjang jalan dari perbatasan Senduk sampai Popontolen hingga perbatasan Lansot,” pungkas mantan Sekretaris Dinas PU ini. (ape)